Keuangan – Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN

221
Keuangan - Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN
Keuangan - Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN

Keuangan – Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN ZonaNKRI – Kasus dugaan penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda mahal merek Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus (Touluse Prancis) telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thoor, dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/12) sore.

Menkeu menjelaskan, pada tanggal 17 November 2019 pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia.

Keuangan - Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN
Keuangan – Sri Mulyani: Kasus Harley Davidson selundupan merupakan pengkhianatan pejabat BUMN

Bea Cukai melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan.

“Pembawaan barang impor penumpang tidak diberitahukan. Jajaran Bea Cukai masih terus melakukan pemeriksaan atas pelanggaran UU dan aturan Kepabenanan baik secara perdata maupun pidana,” tulis Menkeu.

Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan penjelasan laporan Komite Audit dan Laporan Komisaris Garuda atas kejadian tersebut yang menunjukkan pelanggaran di bidang: tata kelola perusahaan (corporate governance), etika dan perizinan oleh direksi Garuda.

Menkeu menilai kejadian tersebut mencederai reputasi PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik dan pemegang bendera (flag carrier) Indonesia.

“Kejadian ini juga merupakan pengkhianatan atas kepercayaan publik kepada para pejabat BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang seharusnya mengemban tugas secara amanah. BUMN sebagai kekayaan milik negara milik rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai instrumen pembangunan Indonesia seharusnya dikelola secara jujur, profesional, kompeten dan berintegritas; bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan korupsi,” tulis Sri Mulyani.

Menkeu mengajak semua pihak untuk menjaga Indonesia dari bahaya korupsi yang merusak negara dan perekonomian Indonesia. “Jaga terus wilayah Indonesia dari kejahatan penyelundupan,” pungkas Sri Mulyani.

BACA JUGA :  Entertaiment – Kak Seto Usul ke Nadiem Makarim Sekolah Cukup Tiga Hari

 

POKER ONLINE | JUDI ONLINE | KARTU ONLINE
| MUTIARAPOKER | POKERMAWAR | POKERINTAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here